OLEH | Makrus
Masih melekat tajam dalam ingatan saya ketika guru Sekolah Dasar (SD) saya dulu pernah mengatakan bahwa negeri ini kaya dengan Sumber Daya Alam, karenanya tanaman apapun dinegeri ini dapat tumbuh subur. Masyarakatnya pun juga terdiri dari berbagai suku, adat dan budaya yang berbeda sehingga perbedaan dan sumber daya alam yang melimpah harus disyukuri.
Seiring berjalanannya waktu ternyata banyak perubahan yang terjadi dinegeri itu, mulai pergeseran budaya lokal sampai pada tamaknya para pemimpin bangsa ini, makanya tak heran kalau negeri ini penuh dengan berbagai bencana mulai dari tsunami, gempa bumi, banjir bahkan ada lumpur yang menyembur dari perut bumi seperti di Lapindo. Yang lebih mengerikan lagi dari negeri ini adalah kemiskinan merupakan sesuatu yang harus ada dalam sejarah, kemiskinan hanya di jadikan alat komoditas partai politik untuk mendoplang suara bukan sesuatu yang harus di selesaikan. Para pejabatnya gila akan kekuasaan dan fasilitas contohnya Pertamina tahun 2004 atau akhir 2003 saat memburuknya kas perusahaan dan hutang kepada pemerintah yang mencapai 30 triliyun menaikkan gaji Direksi sekitar 30-50% maka dengan kenaikan ini, gaji Direktur Utama Pertamina yang semula 107.71 juta (take home pay) perbulan kemudian melambung menjadi 150 juta/bulan (gaji pokok semula 65 juta/bulan menjadi 97.5 juta/bulan plus tujangan rumah dan kendaraan sehingga totalnya 150 juta). Sedangkan direksi lain menerima gaji 140 juta/bulan atau naik 53.85 % keputusan ini ditanda tangani oleh Menteri BUMN 21 April 2004, bahkan tidak berhenti disini saja, sebagai perusahaan pertambangan mereka tidak menerima gaji 12 kali sesuai dengan kalender melainkan bisa sampai 14-16 kali dalam setahun. Kemudian direksi dan komisaris PT. Kimia Farma mendapat fasilitas BMW atau Marcedes plus bahan bakar 10 liter/hari dan tentunya satu paket dengan sopir pribadi. Padahal semua telah tahu kalau Direksi BUMN menerima take home pay diatas 100 juta, Dirut bank BUMN mendapat gaji 200 juta/bulan dan ditambah proteksi asuransi dan faslitas Mercedes-Benz seri E sampai S. Bahkan bayak sumber yang mengatakan pulsa telpon seluler ulimited, telepon rumah, kartu kredit unlimited sampai gaji pembantu, semua ini ditanggung oleh negara yang didapat dari pajak tentunya.
Bangsa ini adalah bangsa yang gampang lupa dan terlalu gampang memberi maaf, sebagai contoh almarhum mantan presiden Soeharto dengan gampangnya pemerintah memberikan maaf dan pemberhentian atas semua kasus yang berhubungan almarhum Soeharto. Padahal pada tanggal 25 maret 2004 Transparancy International (TI) memberikan laporan tentang korupsi global dan menempatkan Soeharto sebagai pemimpin politik terkorup dunia. Selama 32 tahun Soeharo diduga telah menjarah uang negara sekitar 15-35 miliyar dolar AS, jumlah ini bahkan melebihi yang digelapkan oleh mantan presiden Filipina Ferdinand Marcos yang jumlahnya sekitar 5-10 miliyar dolar AS dan Presiden Repuplik Demokratik Kongo Mobutu Sese Seko yang sama-sama 32 tahun telah menggelapkan uang sebesar 5 miliyar AS. Jelas hal ini merupakan perampokan besar-besar yang telah dilakukan oleh pemimpin bangsa ini, saking menghormati jasa yang telah merugikan bangsa ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam iklannya beberapa waktu lalu menyebut Soeharto Sebagai pahlawan dan guru bangsa. Ironis sekali sebuah partai politik yang mengklaim dirinya sebagai partai bersih tapi tak mampu berpikir bijak.
Perampokan sepertinya merupakan sesuatu yang pantas diucapkan dalam hal ini dibandingkan dengan penggelapan kerena hal ini dilakukan secara terang-terangan dan disengaja. Siti Hardijianti Rukmana (mbak Tutut) konon yang secara halus disebut “pajak” atau “insentif” dalam kasus Tank Scorpion dengan kode the Lady mendapat suap sebesar 16.5 Poundsterling (291 miliyar). Kasus Kaharuddin Ongko yang merupakan potret konglomerat hitam dan telah merugikan negara 8,34 triliyun. Pertama-tama yang dilakukannnya adalah dengan menjadikan bank yang dimiliki sebagai sapi perah, menghutang triliyunan rupiah kepada negara dan menghilang tanpa bekas kemudian secara diam-diam membeli asetnya dengan harga super murah. Belum lagi masalah kasus Musanto yang merupakan perusahaan agrokimia AS, seperti telah diungkap oleh hasil investigasi Departemen Kehakiman AS yang menyebutkan bahwa Musanto telah menyuap 140 pejabat tinggi di Kantor Kementrian Lingkungan Hidup sejak tahun 1997 sampai 2002 sebesar 700.000 dolar AS. Ini semakin membuktikan busuknya para pejabat kita yang dengan seenaknya menjual negara demi kepentingan pribadi. Saya teringat ucapan Imam Ali meski saya tak pernah bertemu dengan beliau, tapi pesannya yang melampaui jamannya “saya tidak pernah melihat satu pun karunia yang sempurna bebas dari pelanggaran hak”. Kita dikarunia sumber daya alam yang begitu malimpah tapi sampai saat ini kita tak pernah menikmatinya malah justru dinikmati oleh para komprador asing dan para pejabat negara yang tamak. Freeport dengan begitu kejinya terus mengeruk alam papua karenanya tak heran pada tahun 2005 saja pendapatan bersihnya 463 juta dolar AS sedangkan yang indonesia dapatkan dari pendapatan bersih ini hanya1% sampai 3.5 %untuk konsentrat tembaga, 1% fixed untuk emas dan perak. Belum lagi pemberian pengeloalan block cepu yang mencapai 576 triliyun pada Exxon Mobil. Maka wajar saja kalau Amie Rais berani mengatakan bahwa negara ini tidak lagi negara yang demokrasi melainkan korparatokrasi.
Dengan hadirnya Undang-Undang no.25 tentang penanaman modal, dimana para pemilik modal dapat berkuasa bukan hanya puluhan tahun bahkan ratusan tahun, hal ini tak ubahnya penjajahan di legalkan. Kemudian hal ini diperburuk dengan dengan adanya peraturan presiden no.77 tahun 2007 yang kemudian berakhir dengan akan dijualnya 44 BUMN strategis. Negara ini seakan tak mempunyai kedaulatan lagi karena semuanya telah berakhir dengan privatisasi dan kekuasaan pasar merupakan sesuatu yang tak dielakkan. Beban hutang yang begitu besar jelas membuat kita semakin tak berdaya, seperti dilansir kompas 15 april 2007 bahwa kewajiban pemerintah per 31 desember 2007 mencapai 1.427.8 triliyun sedangkan total asset hanya 1.366.47 triliyun artinya neraca pemerintah defisit atau negatif 61.3 triliyun. Jumlah hutang yang begitu besar kemudian yang ditambah dengan kondisi sosial yang sudah bobrok menjadikan negara ini tak punya arah, para pemimpinnya menjadi anti terhadap protes rakyatnya tapi membiarkan para kaum kapitalis terus menjajah negeri ini. Dalam catatan hariannya Soe Hok Gie pernah menulis “...musuh kita adalah orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai orang yang tak pernah salah kata-kata dan perbuatannya... musuh kita adalah orang yang tidak mau dikritik... kita akan berjuang melawan semua ini. Akan kita tegakkan kebenaran yang terang bagi rakyat”. Aksi protes dibalas sikap represif aparat dan kritik dibungkam adalah ciri pemerintahan kita sekarang ini, berlagak peduli terhadap rakyat tapi menaikkan harga BBM dengan seenaknnya.
Berkacalah para pemimpin bangsaku yang dengan keji merampok negeri sudah miskin ini supaya kau tahu raut wajahmu yang tak ubahnya seperti syetan, basuhlah dirimu dengan penderitaan kelak kau akan tahu penderitaan rakyatmu! Wahai kaum intelektual yang masih tertidur lelap diatas dunia apatisme dan pragmatisme, lihatlah kondisi bangsamu yang sudah carut marut dan mulai tak punya masa depan. Buktikan kalau pendidikan yang kita dapatkan merupakan pendidikan yang berkesadaran bukan pendidikan yang hanya menjauhkan kita dari dasar-dasar kemanusiaan. Ketika kaum intelektual tak ubahnya rombongan pelacur yang mencoba menjajakkan diri, siapa yang berani membayar lebih besar maka kepada mereka-lah loyalitas dan kemampuan mereka berikan termasuk membenarkan semua kenaikan harga. Akhirnya kehidupan kaum intelekktual mengalami kemarau panjang yang hanya menorehkan serpihan gagasan yang menjadi perkakas akspansi modal. Negeri ini bukan miskin kawan tapi sengaja dimiskinkan oleh para perampok keji bangsa ini.
Kabid Organisasi
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Cabang A.R Fakhruddin
Kota Yogyakarta periode 2008-2009
0 komentar :
Posting Komentar